JMNpost.com | Banda
Aceh,- Bupati
Aceh Timur, Iskandar Al-Farlaky, memaparkan arah kebijakan dan prioritas
pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan melalui sebuah podcast yang
digelar DPP Partai Aceh, Jumat, 11 April 2025, di Banda Aceh.
Dalam
perbincangan yang dipandu Mufazzal tersebut, Al-Farlaky menekankan pentingnya
kolaborasi lintas sektor, keberlanjutan program, serta pemerataan pembangunan
sebagai fondasi utama pemerintahannya.
Politisi
muda Partai Aceh ini mengakui bahwa tantangan awal yang ia hadapi saat menjabat
adalah menata ulang birokrasi dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap
kinerja pemerintah daerah.
“Perubahan
harus dimulai dari dalam. Kita ingin birokrasi yang lebih efektif dan pelayanan
yang lebih responsif,” ujarnya.
Di sektor
ekonomi, Al-Farlaky menyatakan pemerintah daerah membuka pintu selebar-lebarnya
untuk investasi, terutama di sektor perkebunan, pertanian, serta kelautan dan
perikanan. Berbagai kemudahan perizinan tengah dipersiapkan demi menarik minat
investor.
Sementara
itu, pelaku UMKM didorong melalui akses permodalan yang diperkuat lewat kerja
sama dengan lembaga keuangan. Pemerintah juga mulai memanfaatkan platform
digital guna memperluas jangkauan pasar produk lokal.
“Pengembangan
kawasan industri unggulan menjadi bagian dari strategi jangka menengah kita,”
kata Al-Farlaky.
Peningkatan
konektivitas antarwilayah menjadi prioritas di sektor infrastruktur. Pemerintah
Kabupaten Aceh Timur menargetkan pembangunan dan perbaikan akses jalan
penghubung antar-kecamatan serta jalur menuju pusat-pusat ekonomi.
Di bidang
pendidikan, Al-Farlaky menyebut program peningkatan kompetensi guru, pemberian
beasiswa, serta pembangunan sarana pendidikan di daerah terpencil terus
berjalan. Pelatihan kerja berbasis potensi lokal juga diperkuat untuk menekan
angka pengangguran, khususnya di kalangan lulusan muda.
Pemkab
Aceh Timur berkomitmen merevitalisasi layanan puskesmas dan rumah sakit daerah,
serta mulai menerapkan inovasi digital guna mempercepat pelayanan kesehatan dan
meningkatkan transparansi.
Terkait
pemerintahan, Al-Farlaky menegaskan pentingnya tata kelola yang bersih dan
akuntabel. Kolaborasi dengan DPRK dinilai penting agar arah pembangunan sejalan
dengan aspirasi masyarakat.
“Good
governance bukan sekadar jargon. Kita ingin birokrasi yang amanah, transparan,
dan melayani,” katanya.
Nilai-nilai
syariat Islam, menurut Al-Farlaky, tidak cukup diterapkan secara normatif,
tetapi juga harus menjadi ruh dalam praktik pemerintahan. Prinsip keadilan,
tanggung jawab, dan pelayanan publik yang adil menjadi landasan utama.
Ia juga
menyoroti pentingnya pelestarian budaya dan sejarah lokal sebagai identitas
Aceh Timur. Sementara untuk isu lingkungan, pemerintah daerah akan mengambil
langkah serius dalam menangani deforestasi, konflik lahan, serta memperkuat
dukungan bagi petani dan nelayan.
Menutup
perbincangan, Al-Farlaky menyampaikan pesan khusus untuk generasi muda.
“Terus
belajar, berinovasi, dan jangan takut ambil peran. Masa depan Aceh Timur ada di
tangan anak mudanya,” ujarnya.
إرسال تعليق