Iskandar Ungkap Peta Jalan Pembangunan Aceh Timur, Begini Katanya

 

JMNpost.com | Banda Aceh,- Bupati Aceh Timur, Iskandar Al-Farlaky, memaparkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan melalui sebuah podcast yang digelar DPP Partai Aceh, Jumat, 11 April 2025, di Banda Aceh.

Dalam perbincangan yang dipandu Mufazzal tersebut, Al-Farlaky menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, keberlanjutan program, serta pemerataan pembangunan sebagai fondasi utama pemerintahannya.

Politisi muda Partai Aceh ini mengakui bahwa tantangan awal yang ia hadapi saat menjabat adalah menata ulang birokrasi dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

“Perubahan harus dimulai dari dalam. Kita ingin birokrasi yang lebih efektif dan pelayanan yang lebih responsif,” ujarnya.

Di sektor ekonomi, Al-Farlaky menyatakan pemerintah daerah membuka pintu selebar-lebarnya untuk investasi, terutama di sektor perkebunan, pertanian, serta kelautan dan perikanan. Berbagai kemudahan perizinan tengah dipersiapkan demi menarik minat investor.

Sementara itu, pelaku UMKM didorong melalui akses permodalan yang diperkuat lewat kerja sama dengan lembaga keuangan. Pemerintah juga mulai memanfaatkan platform digital guna memperluas jangkauan pasar produk lokal.

“Pengembangan kawasan industri unggulan menjadi bagian dari strategi jangka menengah kita,” kata Al-Farlaky.

Peningkatan konektivitas antarwilayah menjadi prioritas di sektor infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menargetkan pembangunan dan perbaikan akses jalan penghubung antar-kecamatan serta jalur menuju pusat-pusat ekonomi.

Di bidang pendidikan, Al-Farlaky menyebut program peningkatan kompetensi guru, pemberian beasiswa, serta pembangunan sarana pendidikan di daerah terpencil terus berjalan. Pelatihan kerja berbasis potensi lokal juga diperkuat untuk menekan angka pengangguran, khususnya di kalangan lulusan muda.

Pemkab Aceh Timur berkomitmen merevitalisasi layanan puskesmas dan rumah sakit daerah, serta mulai menerapkan inovasi digital guna mempercepat pelayanan kesehatan dan meningkatkan transparansi.

Terkait pemerintahan, Al-Farlaky menegaskan pentingnya tata kelola yang bersih dan akuntabel. Kolaborasi dengan DPRK dinilai penting agar arah pembangunan sejalan dengan aspirasi masyarakat.

“Good governance bukan sekadar jargon. Kita ingin birokrasi yang amanah, transparan, dan melayani,” katanya.

Nilai-nilai syariat Islam, menurut Al-Farlaky, tidak cukup diterapkan secara normatif, tetapi juga harus menjadi ruh dalam praktik pemerintahan. Prinsip keadilan, tanggung jawab, dan pelayanan publik yang adil menjadi landasan utama.

Ia juga menyoroti pentingnya pelestarian budaya dan sejarah lokal sebagai identitas Aceh Timur. Sementara untuk isu lingkungan, pemerintah daerah akan mengambil langkah serius dalam menangani deforestasi, konflik lahan, serta memperkuat dukungan bagi petani dan nelayan.

Menutup perbincangan, Al-Farlaky menyampaikan pesan khusus untuk generasi muda.

“Terus belajar, berinovasi, dan jangan takut ambil peran. Masa depan Aceh Timur ada di tangan anak mudanya,” ujarnya.